RONIN INDONESIA

Pencerahan Untuk Bangsa

Korea : Raksasa Tidur Itu Bernama Indonesia

Seorang sahabat baik saya asal Korea Selatan Mr. Kim yang juga adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Teknologi di Korsel (sejenis BPPT di Indonesia) sekitar setahun lalu pernah ucapkan kepada saya bahwa Indonesia itu seperti raksasa yang sedang tidur (The Sleeping Giant). Dia ucapkan analogi itu karena melihat potensi luar biasa yang dimiliki Indonesia berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

Mr. Kim membandingkan Indonesia dengan Korea. Luas Republik Korea Selatan hanya 100.300 km2, dengan penduduk sekitar 50 juta jiwa, bandingkan dengan luas Pulau Jawa 137.000 km2 dengan penduduk 130 juta jiwa. Korea Selatan terletak di Semenanjung Korea dengan kondisi alam yang bergunung dan berbukit. Hanya sekitar 20% dari luas daratannya yang bisa dihuni manusia atau diolah menjadi lahan pertanian. Bertolakbelakang dengan Pulau Jawa yang luas lahan pertanian dan hunian manusianya mencapai 80% dari total luas Pulau Jawa.

Pulau Jawa yang sangat subur dan pernah menjadi lumbung pangan Indonesia itu kini disesaki oleh padatnya manusia, pabrik dan kawasan industri. Lahan pertanian dan perkebunan menyusut drastis. Predikat pulau Jawa sebagai ”Lumbung Pangan Indonesia” pun sudah menghilang.

Korea seperti halnya Taiwan dan Singapore adalah negara yang memiliki luas wilayah daratan sangat kecil. Lahan pertanian Korsel dan Taiwan sangat terbatas. Apalagi Singapore yang malah tidak punya lahan pertanian sama sekali dan kebutuhan pangannya 100% impor. Negara – negara seperti ini sangat iri kepada Indonesia yang luas daratannya hampir 2 juta km2. Imajinasi mengenai apa yang akan dilakukan jika punya negara seluas Indonesia selalu terbayang menari-nari di benak mereka.

Keterbatasan luas daratan menyebabkan Korea, Taiwan dan Singapore mencari cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan rakyatnya. Tumpuan mereka adalah sektor teknologi, jasa keuangan dan pariwisata, perdagangan internasional, industrialisasi dan sebagainya, yang smuanya itu tidak memerlukan lahan / tanah yang luas. Taiwan dan Korsel terkenal sebagai produsen elektronik terkemuka dan terbesar di dunia. Mereka mengungguli dunia barat dalam industri elektronik dan perkapalan. Rahasia kemajuan dan kemakmuran mereka terletak pada ribuan penemuan baru setiap tahun di bidang teknologi tepat guna dan tersedianya industrialisasi untuk semua penemuan baru itu. Luar biasa.

Meski Korea sudah lama menjadi negara maju dan makmur namun mereka tetap ingin dan selalu bermimpi miliki lahan yang luas. Berbagai pembatasan dan hambatan dari sejumlah negara tertentu dimana mereka berinvestasi telah menjadi ancaman serius pada usaha pemerintah Korea untuk menjamin dan mempertahankan kesejahteraan yang telah mereka capai selama ini.

China dan India adalah dua negara tujuan investasi Korea yang terbesar. Di China saja saat ini terdapat lebih 22.000 perusahaan asal Korea. Namun, sejak beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah China, juga India mulai “mempersulit” ribuan perusahaan tersebut dengan menaikan Upah Minimum Karyawan dan selalu berusaha mencuri rahasia teknologi yang digunakan oleh perusahan – perusahaan Korea di sana. Soal reputasi curi mencuri atau bajak membaca teknologi adalah merupakan hobi China yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia.

Berbeda dengan China, Taiwan apalagi Jepang, menurut Mr. Kim putra seorang jenderal pada masa Perang Korea (1950-1955), yang juga adalah kakak angkat saya itu, Indonesia merupakan surga bagi investasi Korea. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia perlahan – lahan mulai menjadi negara favorit tujuan investasi Korea.

Semua yang ada di Indonesia sangat menyenangkan investor Korea kecuali atas 3 hal, yakni : 1. korupsi dan kebobrokan birokrasi, 2. keterbatasan infrastruktur (listrik, telpon, jalan, pelabuhan dan sejenisnya) serta 3. kemalasan dan kelambanan yang nenjadi sifat umum mayoritas pekerja Indonesia.

Jika tiga hal tadi dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia, Mr. Kim ini sangat yakin Indonesia akan menjelma menjadi negara super power terutama di bidang ekonomi. Mengenai hal yang lain, tidak ada yang kurang dari Indonesia. “Tuhan begitu sayang pada negara ini” ujar Mr. Kim suatu saat ketika kami berbincang di sebuah hotel di depan bundaran air mancur HI, Jakarta Pusat pada akhir tahun lalu.

Saking kagum dan tertariknya Mr. Kim itu terhadap Indonesia, dia berkali – kali selalu mengatakan ingin mati dan dikubur di bumi Indonesia. Dari ucapan dan sinar matanya yang tulus, saya percaya pada niatnya tersebut.

Apakah nanti, dalam waktu dekat Indonesia bisa mengatasi 3 penyakit itu ? Apakah nanti Indonesia bisa menjadi raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya ? Atau bahkan menjadi raksasa yang menggeliat dan menggetarkan dunia ? Wallahualam Bissawab …Sangat tergantung kesungguhan rakyat dan pemerintah Indonesia sendiri. Semoga. Aamiiiin Ya Rabbilalamin.

Pembudayaan Pancasila

Oleh: Prof.Dr.Sudjito, SH.MSi*

Pancasila sebagai dasar negara sudah berumur lebih dari 67 tahun. Kualifikasi Pancasila sebagai dasar negara resmi tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Sederetan data dan bukti sejarah sejak Pembukaan sidang pertama Dokuritsu Junbi Choosakai tanggal 29 Mei 1945 sampai disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 menunjukkan asal-muasal atau tujuan bangsa Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara tersebut.
Perlu diingat bahwa jauh sebelum dicapai rumusan Pancasila yang final itu, nilai-nilai Pancasila telah membumi di dalam adat-istiadat, kebiasaan dan agama-agama di Indonesia. Nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari mengejawantah dalam bentuk pandangan hidup bangsa. Dalam posisi demikian, Pancasila senantiasa berada dalam kesatuan dengan manusia Indonesia, diterima dan dijadikan ukuran, petunjuk dan pedoman dalam kehidupan segala bidang, baik ketika sendirian maupun ketika berinteraksi dengan manusia lain, alam semesta sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wajarlah oleh karenanya, Pancasila yang demikian itu sering disebut pula sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa, sumber dari segala sumber hukum, cita-cita bangsa, alat pemersatu bangsa, falsafah bangsa, dan sebagainya.
Dalam perjalanan kehidupan sebagai bangsa, Pancasila seakan akrab dengan berbagai ujian. Berbagai macam tantangan, keluhan, kritik, sampai penolakan, baik dilakukan secara terang-terangan ataupun tersembunyi pernah menimpa Pancasila. Hebatnya, selama ini Pancasila dan bangsa Indonesia mampu menjawab semua ujian itu dengan tangkas dan elegan. Walau demikian, kita mesti waspada, bahwa di era reformasi ini dan di era-era lain yang akan datang, sangat mungkin ujian terhadap esensi dan eksistensi Pancasila masih akan bermuncul dalam berbagai bentuk dan cara yang lebih canggih. Sekali lagi kita mesti waspada. Ujian-ujian itu justru wajib kita pandang sebagai tantangan dan sekaligus peluang untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih dewasa, agar ke depan semakin mampu memberikan kontribusi bagi kebahagiaan bangsa maupun dunia.
Tak dapat dipungkiri bahwa pada dua dekade terakhir, ada kegelisahan pada sementara pecinta, pengagum dan penjaga keselamatan Pancasila, terhadap realitas negatif yang terus berkembang baik kuantitatif maupun kualitatif yang memandang sinis terhadap Pancasila. Pancasila tidak diajarkan di sekolah-sekolah, tidak dijadikan rujukan penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak diimplementasikan dalam kehidupan. Pancasila, hanya ada sebatas formalitas untuk irah-irah vonis hakim, atau undang-undang, selebihnya tidak menjadi sumber inspirasi, motivasi maupun nilai dari vonis maupun undang-ndang itu. Betapa banyak, vonis hakim yang jauh dari keadilan sosial, betapa banyak undang-undang yang jiwanya bertentangan dengan Pancasila. Singkat kata, kita ber-Pancasila masih pada tataran bentuk (formal) tetapi belum sampai pada isi (substansi), masih sekedar memenuhi legalitas tetapi belum peduli terhadap legimitas. Artinya, Pancasila hadir dalam bentuk simbol-simbol tetapi maknanya belum menyentuh dan mewarnai sikap, perilaku bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin dalam kondisi demikian kita bahagia? Alih-alih, bahagia, adil dan makmur, justru kondisi bangsa saat ini cenderung porak-poranda, rentan terhadap kekerasan, perpecahan dan “kolonisasi” bangsa asing.
Terkait dengan latar belakang sejarah dan pemikiran yang berbeda-beda, setiap negara memiliki keunikan tersendiri dalam hal pandangan hidup dan dasar negara yang dipilihnya. Rechtsstaat yang dianut Jerman, Rule of Law di Inggris, Big Brother dalam tradisi Jepang, dan Pancasila bagi Indonesia, membawa kita pada pendapat bahwa setiap bangsa dan negara adalah suatu unikum. Masing-masing memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam habitat kehidupannya, baik yang bersifat fisik, sosial bahkan transendental. Globalisasi yang semakin meningkat, boleh jadi mampu memperluas pemahaman satu bangsa atas bangsa lain, akan tetapi tidak mungkin menghapuskan keunikan dan kemajemukan pandangan hidup dan dasar negaranya masing-masing.
Jepang, kiranya dapat dijadikan sebuah contoh negara yang setia pada pandangan hidupnya yang khas. Bahwa kekalahan Jepang pada perang dunia II atas Sekutu, desakan Barat agar Jepang menerima modernisme, serta gencarnya arus globalisasi, ternyata tidak menjadikan Jepang liberal dan individualis, melainkan tetap pada jati dirinya sebagai bangsa yang memegang teguh kokoro (hati nurani), menjaga suasana kekeluargaan, Negara memainkan peran sebagai institute Big Brother (Kakak) yang selalu berbuat baik untuk kebahagiaan rakyat (Adik). Keunikan Jepang itu, pantas menjadi ilham bagi bangsa Indonesia untuk berani berbuat serupa dalam mempertahankan Pancasila sebagai pandangan hidup maupun dasar negara. Kalau sikap dan perilaku demikian secara konsisten dapat kita ejawantahkan pada segala bidang kehidupan, bukan tidak mungkin (bahkan menjadi keniscayaan) dalam waktu relatif singkat bangsa Indonesia akan kembali meraih kejayaannya sebagai bangsa bermartabat, disegani dan dihormati bangsa atau negara lain.
Bilamana kita bersedia menyimak dengan seksama terhadap sikap dan perilaku siapapun yang tidak setuju dengan Pancasila, sebenarnya sikap dan perilaku demikian karena faktor ketidak-pahaman mereka tentang Pancasila itu sendiri. Apalah artinya kata-kata ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah dan sebagainya itu, apabila sikap dan perilaku warga negara maupun penyelenggara negara senatiasa condong kepada tahta dan harta benda duniawi, serta merta lalai terhadap rambu-rambu hukum ilahiah, mengedepankan otoritas dan kekuatan, serta tega terhadap kenestapaan orang lain, tak peduli terhadap kehancuran bangsa dan negara. Pancasila, memang perlu dipahami secara kontekstual, dan bukan sekedar tekstual. Nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai, tidak sekali-kali memisahkan (sparate out) seseorang dari konteks sosial, alam semesta maupun sangkan paraning dumadi. Segalanya menjadi utuh, menyatu dan berkarakter holistik. Dalam konteks demikian, maka apapun yang kita pikirkan, kita lakukan atau tidak kita lakukan, tiada lain dalam bingkai keutuhan sebagai bangsa, tanpa mengurangi hak dan rasa hormat sebagai warga negara atau penyelenggara negara. Di situlah, semua entitas terhubung dalam keakraban lahir-batin, saling memberi, saling melengkapi, dalam kebersamaan, kekeluargaan membangun negeri, yang muaranya pada keridhaan Illahi Robbi.
Kontekstualisasi pembudayaan Pancasila, pada tataran praksis, dapat dilakukan antara lain dengan pembudayaan musyawarah dan mengeliminir gemar berperkara (les adjudication, more inquisitorial). Budaya masyawarah, secara potensial akan menjadikan hasil akhir yakni kesepakatan sebagai milik dan tanggung jawab bersama, sehingga dalam rentang perjalanan pengimplementasian kesepakatan itu tidak akan saling menyalahkan, merasa paling berjasa, apalagi “menjegal” kawan seiring, berkhianat dalam perjuangan. Lebih dari itu, budaya musyawarah akan mampu menepis masuknya nilai permusuhan, perpecahan, dendam, memandang pihak lain sebagai rival (pesaing) yang mesti dikalahkan. Budaya musyawarah, justru menempatkan persaingan dalam konteks positif dan indah, yakni “berlomba-lombalah dalam kebaikan”. Apabila orang lain mampu bederma satu juta rupiah, maka terdorong baginya untuk bederma dalam jumlah lebih banyak. Apabila founding fathers telah berhasil merumuskan dasar negara, maka malu rasanya bila generasi berikutnya tidak mampu mengisi kemerdekaan dengan prestasi yang lebih besar.
Sebuah pengalaman menarik, ketika Pusat Studi Pancasila UGM menyelenggarakan Focus Group Discussion dalam Pembudayaan Pancasila tanggal 28 Januari 2013, yang diikuti sekitar 30 orang ustadz dari berbagai pondok pesantren di kabupaten dan kota di Provinsi DIY, terasakan betul bahwa nilai-nilai agama yang kadang-kadang terasa begitu transendental, terbukti telah terartikulasikan dengan rapi nan indah di dalam Pancasila. Sungguh sayang hal demikian selama ini kurang/belum dipahami oleh para ustadz. “Mengapa selama ini di pesantren tidak pernah diajarkan Pancasila?” Itulah ungkapan peserta. Ternyata, ada proses pendidikan yang lepas dari akarnya, tidak membumi, sehingga menghasilkan gap persepsi tentang Pancasila. Dengan FGD tersebut, para ustadz seakan mendapat siraman air sejuk yang menyegarkan dan mampu menumbuhkan gairah untuk ikut serta membudayakan Pancasila melalui pondok pesantren.
Saya membayangkan, apabila pembudayaan Pancasila secara intensif dapat diselenggarakan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, barangkali tidak akan ada kasus penolakan terhadap Lambang Negara Garuda Pancasila. Kita paham bahwa setiap negara mempunyai Lambang Negara sebagai simbol kedaulatan, kepribadian dan kemegahan negara itu. Sama sekali tak ada niat dan nilai kemusrikan di dalamnya. Justru sebaliknya, dengan lambang negara menjadi mudah bagi bangsa yang bersangkutan untuk memupuk cinta tanah air. Bukankah hal demikian merupakan bagian dari iman?
Tak terkecuali, bangsa Indonesia pun memiliki Lambang Negara Garuda Pancasila yang disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958. Pada peraturan itu dapat ditangkap arti atau makna lambang negara tersebut. Di bawah ini, saya coba mengutip beberapa bagian secara utuh agar maknanya dapat ditangkap dengan benar.
Adalah Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.
Garuda dengan perisai memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45, adalah tanggal, bulan dan tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
(1) Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa.
(2) Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:
a. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
b. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
c. Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;
d.Dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
e. Dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai.
Lambang Negara wajib digunakan di:
a. Dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
b. Luar gedung atau kantor;
c. Lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
d. Paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
e. Uang logam dan uang kertas; atau
Materai.
Selain itu Lambang Negara dapat digunakan sebagai :
a. Cap atau kop surat jabatan;
b. Cap dinas untuk kantor;
c. Pada kertas bermaterai;
d. Pada surat dan lencana gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
e. Lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga negara Indonesia yang sedang mengemban tugas negara di luar negeri, Lambang Negara sebagai lencana atau atribut dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri;
f. Penyelenggaraan peristiwa resmi;
g. Buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah;
h. Buku kumpulan undang-undang; dan/atau di rumah warga negara Indonesia.
Setiap orang dilarang:
a. Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara;
b. Menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
c. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; dan
d. Menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang.
Pada hemat saya, lambang negara juga menunjukkan kemajuan kebudayaan dan peradaban bangsa yang bersangkutan. Penghormatan terhadap lambang negara tentu tidak akan ada artinya apabila tanpa disertai penghayatan dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, penghormatan terhadap lambang negara sebagai perilaku lahiriah perlu disatu-padukan dengan sikap batin untuk senantiasa cinta tanah air.
Pembudayaan Pancasila, hanya akan efektif bila berkesesuaian dengan struktur sosialnya. Begitu majemuknya struktur sosial di negara ini, mengisyaratkan pembudayaan Pancasila pun wajib diselenggarakan dengan bijak dalam memilih metode. Tidak ada metode tunggal dan universal. Semua metode dapat dipilih dan benar, apabila berkorelasi dengan tingkat berpikir, daya tangkap, dan daya tarik bagi masyarakatnya. Di situlah, inovasi dan kreativitas diperlukan. Rambu-rambunya cukup sederhana, yakni komunalistik-religius. Sejauh rambu-rambu itu dipahami dan dtaati, maka kebebasan berinovasi, berkreativitas dalam pembudayaan Pancasila perlu dihargai dan diterima. Wallahu’alam.

  • Guru Besar Ilmu Hukum dan Kepala Pusat Studi Pancasila UGM

Artikel Lainnya
- See more at: http://www.bin.go.id/wawasan/detil/190/3/07/02/2013/pembudayaan-pancasila#sthash.bU4xHagN.dpuf

Antony Salim Perampok Negara 2 Triliun Per Tahun

Originally posted on Jaringan advokat publik:

Oleh : Zevin Novaldi

Cerita dimulai pada Kamis malam 13 Maret 2014 lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menemui sekitar 75 orang pengusaha di kantornya yang berada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pertemuan ini hanya berselang beberapa jam sebelum dirinya mengeluarkan surat yang berisi “titah” pencapresan Jokowi. (link berita : http://bit.ly/1ly9kV7)

Banyak pihak yang menduga, keputusan Megawati menyerahkan mandat Capres kepada Jokowi itu karena tekanan dari kalangan pengusaha – pengusaha. Seperti yang disampaikan oleh staf khusus Presiden, Andi Arief baru – baru ini.

Sebenarnya, apa yang dicurigai Andi Arief di atas bukan kabar baru lagi. Perihal dukungan pengusaha – pengusaha besar dibalik Jokowi ini sudah menjadi rahasia umum. Sejumlah pengusaha besar yang diketahui berada di belakang Jokowi adalah Anthony Salim, James Riady, Robert Budi Hartono dan Edward Soeryadjaya.

image

Dukungan para pengusaha besar ini pada bukanlah “gratis”, berikut kepentingan cukong – cukong Jokowi bila dirinya terpilih menjadi Presiden. Dalam artikel ini…

View original 663 more words

Ryamizard Ryacudu dan Kisah Seorang Jenderal

image

Jakarta – Kasus penemuan senjata di kediaman pribadi Waaslog KSAD Alm Brigjen Koesmayadi mengagetkan banyak kalangan. Apalagi jumlah senjata diluar kewajaran, 147 pucuk senjata dan 28 ribu amunisi.

Isu sempat bersliweran terkait dengan penemuan senjata ini. Dari soal isu kudeta, kerusuhan di daerah konflik hingga bisnis senjata.

Namun semua rumor yang berkembang terkait dengan penggunakan senjata tersebut masih gelap. Apalagi, satu-satunya orang yang menjadi kunci untuk mengungkap kasus ini, yakni Brigjen Koesmayadi sudah meninggal 25 Juni lalu.

Bila tidak ada kasus penemuan senjata ini, mungkin nama Koesmayadi cepat dilupakan orang. Apalagi, Koesmayadi tidak banyak dikenal publik. Kiprahnya banyak dibelakang layar atau di medan tempur. Hanya kalangan perwira tinggi di TNI AD yang mengenalnya.

Mega Simarmata, salah seorang wartawan radio termasuk salah satu yang mengenal Koesmayadi. Ia pun menuliskan sosok Koesmayadi sepanjang yang ia kenal.

Berikut tulisan Mega Simamarta wartawan RADIO VOICE OF AMERICA (VOA) yang dikirim ke detikcom, Sabtu (1/7/2006).

Saya mengenal Koesmayadi pertengahan tahun 2002. Saat itu, KSAD dijabat oleh Jenderal Ryamizard Ryacudu.

Saya, yang masih menjadi reporter di sebuah radio, sering meliput kunjungan kerja KSAD ke berbagai daerah, dan paling sering ke Nangroe Aceh Darussalam.

Akhirnya, saya menjadi sahabat terdekat almarhum Koesmayadi. Dia, bukan saja menjadi sahabat, tetapi juga menjadi ibaratnya saudara kandung.

Begitu juga halnya dengan Jenderal Ryamizard Ryacudu. Walaupun kami terakhir bertemu Desember 2004, kami tetap terus berkomunikasi melalui telepon dan SMS. Sampai seminggu sebelum kematiannya, kami tetap berkomunikasi.

Saya mendapat kabar kematian sahabat saya ini Minggu sore 25 Juni 2006 dari seorang kawan wartawati media televisi. Dia mengirim SMS:

“Mega, Bang Koes meninggal, sekarang jenazah di RSPAD”.

Saya begitu terkejut mendapat kabar duka ini. Terakhir saya bertemu dengan almarhum, Desember 2004. Setelah terjadi bencana alam tsunami di Nangroe Aceh Darussalam 26 Desember 2004, Koesmayadi begitu disibukkan dengan masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Apalagi karena Koesmayadi menjabat sebagai Wakil Asisten Logistik (Waaslog) KSAD.

Issue yang beredar di tengah masyarakat saat ini, diduga Koesmayadi terlibat dalam upaya kudeta atau makar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Issue lain adalah Koesmayadi dituduh berada dibalik kerusuhan berdarah di poso dan daerah rawan konflik lainnya. Lalu, issue yang menyusul adalah Koesmayadi terlibat dalam bisnis senjata illegal.

Terlepas dari semua issue yang beredar itu, saat ini Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto telah membentuk tim khusus untuk mengusut kepemilikan senjata yang ditemukan di rumah pribadi almarhum Koesmayadi.

Saya ingin mengisahkan, beberapa hal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Koes, lulusan akademi militer tahun 1975.

Selama duabelas tahun dia ditugaskan di Timtim. Bahkan pada bulan desember 1978, peleton dari Koesmayadi inilah yang berhasil menewaskan Presiden Fretelin, Nikolaus Lobato di Timtim. Nikolaus Lobato, saat itu dikategorikan sebagai pemberontak nomor satu di Timtim.

Bagi prajurit kelahiran Karimun 4 Oktober 1953 ini, NKRI adalah harga mati. Jari tangan almarhum Koesmayadi, sampai akhir hayatnya cacat, yaitu beberapa ruas jarinya tak bisa dibengkokkan dan (maaf) bentuknya juga sangat aneh, akibat bekas tembakan di medan pertempuran.

Almarhum Koesmayadi, bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk yang terakhir kali adalah di Markas Kostrad pada tanggal 9 Maret 2004, yaitu pada peringatan HUT Kostrad ke 43. Saat itu, SBY masih menjadi salah seorang capres.

Mungkinkah Koesmayadi melakukan kudeta dengan Jenderal Ryamizard Ryacudu?

Saya perlu menginformasikan bahwa Jenderal Ryamizard Ryacudu berhenti menjadi KSAD pada bulan Februari 2004. Ia digantikan oleh wakilnya sendiri, yaitu Jenderal Joko Santoso. Tidak cuma PDIP, banyak pihak sangat menjagokan Jenderal Ryamizard Ryacudu untuk menjadi panglima TNI.

Bulan Oktober 2004, saya mendapat kabar dari lingkungan istana kepresidenan, bahwa Jenderal Ryamizard Ryacudu tidak akan dipilih menjadi panglima TNI. Saya sampaikan kabar ini kepada almarhum Koesmayadi. Ia mengatakan, sampaikan kepada RR, bahwa itu perkembangannya. (almarhum sering menyebut Jenderal Ryamizard dengan sebutan RR).

Lalu, saya menelepon Jenderal Ryamizard Ryacudu, bahwa besar kemungkinan beliau tidak akan dipilih menjadi panglima TNI.

Sebagai bawahan dan sahabat, kalau memang Koesmayadi berniat melakukan kudeta atau makar, moment yang paling baik melakukan kudeta atau makar adalah bulan Oktober – November 2004, sebab disitulah informasi mulai berhembus, bahwa Jenderal Ryamizard Ryacudu tidak akan pernah dinominasikan sebagai panglima TNI.

Tetapi pada kenyataannya, baik Jenderal Ryamizard ataupun almarhum Koesmayadi, tidak memberikan reaksi berlebihan yang negatif. Keduanya dalam posisi diam. Ini menandakan bahwa, mereka bukanlah tentara ambisius yang kalap melakukan tindakan membabi buta jika disakiti atau dikhianati.

Ketika pada akhirnya, pada bulan Februari 2006 Marsekal Djoko Suyanto dipilih dan dilantik menjadi panglima TNI, saya menelepon almarhum Koesmayadi dari Mabes TNI Cilangkap. Saya datang kesana untuk meliput serah terima jabatan panglima TNI, dari Jenderal Endriartono Sutarto kepada Marsekal Djoko Suyanto.

Saya ceritakan kepada almarhum Koesmayadi, bahwa Jenderal Ryamizard Ryacudu datang ke acara sertijab itu, tapi duduk paling belakang dan langsung pulang tanpa menyalami terlebih dahulu Marsekal Djoko Suyanto.

Saya sempat menegur Jenderal Ryamizard Ryacudu “Kenapa langsung pulang Pak, salam dong Pak Djoko, sampaikan ucapan selamat”. Saat itu Jenderal Ryamizard menjawab “Kamu lihat itu, ngantri yang mau nyalam, malas gue ngantri. Gue mau bicara aja di telepon Meg, lu tau nomornya?”.

Almarhum Koesmayadi menghubungi saya, lalu meminta agar saya menjadi mediator bagi Jenderal Ryamizard Ryacudu dan Marsekal Djoko Soeyanto.

“Meg, bantuin RR, supaya bisa bicara dengan panglima, biar mereka bicara”.

Saya menelepon Panglima TNI Marsekal Suyanto pada sore hari, untuk mengatakan bahwa Jenderal Ryamizard ingin bicara.

Marsekal Djoko Soeyanto menjawab “Oke Mega, aku siap menerima telepon beliau”.

Lalu saya menghubungi Jenderal Ryamizard untuk mengatakan bahwa Marsekal Djoko Soeyanto siap untuk ditelepon.

Akhirnya berbicaralah kedua perwira tinggi berbintang empat ini. Belakangan saya mendapat kabar, bahwa Jenderal Ryamizard menyampaikan ucapaan selamat dan kepada Marsekal Soeyanto, tidak ada rasa sakit hati sedikitpun juga.

Almarhum Koesmayadi mempunyai dua orang anak, Diana dan Doni. Keduanya bersekolah di Singapura selama ini. Dua minggu sebelum almarhum menghembuskan nafasnya yang terakhir, puteri sulungnya menikah dengan seorang prajurit TNI. Ijab kabul dilakukan di Masjid At-Tien di komplek TMII. Saksi pernikahan dari pihak perempuan adalah Jenderal Ryamizard Ryacudu. Itulah pertemuan terakhir adalah Jenderal Ryamizard Ryacudu dengan almarhum Koesmayadi.

Sehari setelah almarhum Koesmayadi dimakamkan, atau hari selasa 27 Juni 2006, Jenderal Ryamizard dan isterinya, berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh dan baru akan kembali ke tanah air pertengahan bulan Juli 2006.

Ia tidak pernah mau dipromosikan jadi panglima kodam (pangdam). Bahkan ketika Jenderal Ryamizard Ryacudu menaikkan pangkatnya menjadi Brigjen (tahun 2003), Koesmayadi begitu kecewa. Ia ingin tetap menjadi kolonel.

Saya berbicara kepadanya waktu itu, saya katakan “Kenaikan pangkat lu, bukan KKN, bukan karena lu dekat dengan Pak Mizard, tetapi karena memang lu pantas dinaikkan pangkatnya”.

Almarhum menjawab tanpa sedikitpun melihat ke arah saya (Koes biasa begitu, cuek dan tak peduli).

Dia katakan tahun 2003 lalu “Gue lebih bangga menjadi kolonel Meg. Tadi waktu laporan kenaikan pangkat, gua dipanggil Pak Jamari Chaniago … Eh koes, muka lu keliatannya gak senang? Gue jawab aja, iye”.

Selamat jalan Pak Koes.

Saya tetap sahabatmu. Dan saya tahu, kamu bukan pemberontak.

Di sana, kamu pasti sudah bertemu dengan Jenderal Besar Sudirman, yang begitu kamu kagumi dan kamu pasang fotonya dalam ukuran besar di ruang kerjamu. Doa saya menyertai kepulanganmu ke markas besar keabadian dan kesejatian manusia, yaitu di surga.

Jakarta, 1 Juli 2006
Mengenang jelang 8 tahun wafatnya Brigjen Koesmayadi

Mega Simamarta

Jokowi ‘koruptor’ files

Originally posted on Indonesia oh Indonesia:

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, bus-bus yang bermasalah ini merupakan hasil tender yang didatangkan oleh PT San Abadi. Namun, perusahaan ini bukanlah perusahaan pemenang tender pengadaan bus yang dilakukan pemprov DKI. PT San Abadi hanyalah perusahaan yang menjadi subkontrak PT Sapta Dayaprima yang menjadi pemenang tender dengan nilai kontrak setengah triliun lebih.
Azas Tigor menuding ada proses korupsi dalam pengadaan armada bus itu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus masuk menangani masalah itu. Apalagi dana pengadaan bus itu mencapai setengah triliun lebih.

View original 376 more words

Daftar Cukong Jokowi Sang Capres Boneka

image

Pemungutan suara sebagai salah satu tahapan Pemilu baru usai, PDIP yang menggunakan Joko Widodo untuk mendulang suara terpaksa menelan pil pahit karena perolehan suara versi perhitungan cepat (quick count) hanya meraih suara sekitar 19% atau jauh di bawah target > 30% suara.

Perolehan suara PDIP ini sangat mungkin membuyarkan harapan pencapresan Jokowi untuk ditetapkan. Kekecewaan terbesar dialami para cukong atau mafia konglomerat cina, pendukung utama pendanaan dan segala sumber daya untuk pemenangan Jokowi.

Siapa saja konglomerat dan tokoh yang menjadi donatur, sponsor, pendukung Jokowi? Berikut ini sebagian dari mereka :

  1. Edward Soerjadjaja: dia adalah orang pertama yang mengakui mendukung Jokowi dan Ahok pada pilgub DKI Jakarta 2012 lalu dengan pendanaan. Ahok sempat membantah, akan tetapi kita lebih baik percaya kepada Edward karena dia adalah pengusaha yang tidak berkepentingan mengakui mendukung pasangan yang tidak terkenal. Dana dari Edward waktu itu adalah sebesar Rp. 30 miliar, dan pada masa pemerintahan Jokowi-Ahok perusahaan Edward memperoleh proyek monorel, MRT dan lain – lain.
  2. Sebelumnya, nama Lukminto bos Sritex Solo, Imelda Tio bos Paragon Grup dan Sun Motor Grup dan Michael Bimo Putranto dikenal sebagai pendukung dan penyumbang dana kampanye Jokowi di Solo.

  3. Prajogo Pangestu: konglomerat pemilik konsesi 5 juta hektare lahan dan hutan di Indonesia ini, hadir dalam rapat antara Jokowi-Ahok dan Megawati pada Desember 2013 untuk membahas perpindahan Ahok ke PDIP bila Jokowi menjadi presiden sehingga Jakarta tetap berada di bawah kendali PDIP.

  4. 60 pengusaha besar yang berkumpul di Kantor Pusat PDIP sehari menjelang pencapresan Jokowi dan tujuan mereka berkumpul sebagaimana diakui Tjahjo Kumolo adalah untuk memberikan sumbangan besar kepada PDIP.

  5. Jusuf Kalla: JK adalah orang yang pertama kali membawa Jokowi ke Jakarta dan juga membujuk Megawati untuk menunjuk Jokowi sebagai capres. JK juga mendanai Jokowi-Ahok pada pilgub kemarin meski dalam jumlah kecil jika dibanding konglomerat cina.

  6. Stan Greenberg: awalnya saya tidak percaya bualan Triomacan2000 tentang keterlibatan Stan Greenberg, namun masuknya majalah The Foreign Policy dan Fortune yang memiliki hubungan erat dengan Stanley Greenberg dalam menulis tentang Jokowi adalah 50 besar pemimpin besar dunia membuat kita harus mencurigai bahwa orang ini memang terlibat.

  7. Goenawan Mohamad: mungkin Goenawan Mohamad atau GM tidak ikut saweran uang, tapi yang jelas dia menyediakan majalah miliknya, Tempo sebagai media pencitraan bagi Jokowi. Tempo adalah media pertama yang mempromosikan Jokowi secara masif. Termasuk mengorbitkan nama Jokowi sebagai walikota terbaik dengan dasar penetapan yang tidak ilmiah alias aspal.

  8. CIA/USAid: USAid adalah lembaga samaran CIA yang tugasnya memberi dana kepada para pemberontak. Salah satu penerima dana dari CIA di Indonesia adalah Goenawan Mohamad, misalnya untuk mendirikan lembaga perlawanan terhadap orde baru USAid memberikan dana sebesar US 300.000 kepada Goenawan Mohamad untuk mendirikan Institut Studi Arus Informasi. Uang di atas belum termasuk uang sebesar US 26juta yang diterima GM dan teman-temannya sebagai dana perang melawan Orde Baru. Jauh sebelumnya pada masa orde lama, sebagaimana temuan Widjaja Herlambang dalam disertasinya Kekerasan Budaya Pasca 1965, Goenawan Mohamad juga menerima uang dari Amerika untuk melawan Lekra/komunis/PKI dengan membentuk Manifes Kebudayaan.

Keterlibatan Tempo dan GM dalam mempromosikan Jokowi membuktikan Amerika kemungkinan besar berada di belakang promosi gencar terhadap Jokowi, ditambah fakta Amerika Serikat telah begitu lancang menyatakan tidak suka melihat Prabowo menjadi presiden karena memilih Jokowi, memang mereka siapa berani menentukan pemimpin yang hendak dipilih bangsa ini?

  1. Koruptor BLBI? Menurut TM2000 koruptor BLBI ada di belakang Jokowi dan hal ini memang masuk akal mengingat mereka bisa melenggang bebas karena SKL yang diterbitkan pemerintahan Megawati. Koruptor BLBI dikoordinir James Riady dan Luhut B Panjaitan, diketahui menyumbang dana kampanye dan pemenangan Jokowi hingga ratusan dollar AS secara bertahap.
  • James Riady: belum ada bukti bahwa keluarga Riady membiayai Jokowi, namun fakta bahwa Jokowi telah dua kali hadir di SPH dan Rumah Sakit Siloam atas perintah James Riady menyebabkan kita patut curiga ada James Riady di belakang Jokowi. Apalagi faktanya penggusuran warga liar waduk pluit dan pembuatan taman waduk pluit “secara kebetulan” dilakukan pada saat Grup Usaha Lippo milik James Riady mau membangun sekolah mewah SPH, hotel bintang lima dan rumah sakit Siloam tepat di seberang Waduk Pluit, benar-benar tepat di seberang.

  • Keluarga Salim: faktanya detik.com tidak pernah memberitakan satu hal negatifpun tentang Jokowi, sekalipun saat itu ada isu negatif tentang Jokowi. Pemilik detik adalah Chaerul Tanjung yang juga merupakan proxy atau bawahan dari keluarga Salim yng mengurus sebagian harta mereka.

  • Puluhan konglomerat Indonesia di wakili oleh orang kepercayaan mereka, berkumpul di PANINI CAFE Setiabudi Plaza untuk mengumpulkan uang membantu pemenangan Jokowi. Mereka terdiri dari pemilik BCA, Rokok Jarum, Gudang Garam, berbagai bank nasional, organisasi dan paguyuban tionghoa dan lain – lain.

  • Adanya begitu banyak pihak di belakang Jokowi yang terkenal sebagai walikota Solo dan gubernur Jakarta boneka jelas mengkuatirkan, sebab kita tidak tahu apa kepentingan para cukong tersebut membiayai pencapresan Jokowi?

    Oleh Robert Strong (Kompasiana)

    KALIMANTAN MERDEKA???

    Originally posted on Folks Of Dayak:

    KALIMANTAN MERDEKA???

    borneo layak u merdeka

    Beberapa waktu yang lalu penulis melakukan polling diantara anggota FoD “Lebih pilih mana Borneo merdeka atau Otonomi Khusus atau tidak nuntut apa-apa??” dari hasil polling sederhana ini ada sekitar 71 % menghendaki untuk Kalimantan Merdeka, 21 % menghendaki Otonomi Khusus, dan sisanya 8% tidak menghendaki apa-apa. Walaupun ini bukan polling yang representative terhadap semua penduduk asli Kalimantan, namun setidaknya penulis melihat suatu kegerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI akibat ketidakpuasan atau kekecewaan Masyarakat Dayak terhadap Pemerintah Indonesia saat ini. Dan memang bukan rahasia lagi bahwa kegerakan desintegrasi ini tidak hanya terjadi di Kalimantan tetapi massive dibeberapa daerah yang juga merasakan ketimpangan pembangunan, seperti Papua, Aceh, Sumatra Utara. Bahkan sodara-sodara yang ada di Sabah dan Serawak merasakan ketimpangan perlakuan Pemerintahan Kerajaan Malaysia sehingga memunculkan suatu wacana mendirikan United States of Borneo.

    Kalimantan merupakan pulau yang multi etnis, ada ratusan sub ethnik yang ada di Pulau ini dan…

    View original 2.414 more words

    4 Korupsi Jokowi Di Solo

    image

    Konspirasi sekitar 87% media massa nasional yang membentuk opini palsu, pencitraan, mendongkrak popularitas Joko Widodo ke puncak ketenarannya, sudah diketahui masyarakat luas.

    Opini, popularitas, bahkan electabilitas Jokowi itu adalah semu dan hanya rekayasa atau cipataan tim sukses Jokowi, yang dipimpin ahli Polster dan strategi politik Stanley Bernhad Greenberg untuk menyesatkan rakyat dan menyebabkan rakyat percaya, terpedaya kebohongan itu.

    Diakui, upaya pencitraan dan pembentukan persepsi positip terhadap Jokowi berhasil karena dilakukan secara sistematis, masih, kontinue, melibatkan jaringan media dan tokoh, menghabiskan biaya triliunan rupiah, disutradarai konsultan ahli strategi politik dan pollster (pengumpul suara) nomor satu di dunia.

    Dampak atau hasilnya memang luar biasa, rakyat Indonesia terkecoh opini sesat. Tidak mendapat gambaran seutuhnya tentang fakta – fakta sebenarnya tentang Jokowi. Ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tulisan, artikel, berita, tayangan dan sejenisnya ditampilkan secara apik oleh tim sukses Jokowi di bawah komando Stanley Bernhard Greeberg, sang ahli strategi politik dan pollster nomor satu dunia.

    Mengupas fakta – fakta tentang diri Jokowi ini sangat menarik. Banyak misteri yang mengundang tanya tanya. Banyak informasi yang ditutup rapat, dirahasiakan, agar tidak menjadi pengetahuan rakyat luas.

    Pada kesempatan pertama ini, fakta tentang diri Jokowi kita mulai dari fakta – fakta korupsi Jokowi selama menjadi Walikota Solo 2005-2011 yang diperoleh dari instansi penegak hukum (Kejari Solo dan Kejati Jawa Tengah), Pemkot Solo, dan sumber lain yang terlibat atau mengetahui pasti korupsi Jokowi ini.

    1. Korupsi Pelepasan aset Hotel Maliyawan

    Korupsi Jokowi selaku walikota Solo yang paling telak, kasar dan vulgar adalah pada pelepasan aset pemkot Solo berupa bangunan hotel Maliyawan. Pada pelepasan aset pemkot Solo atas bangunan hotel Maliyawan ada dua tindak pidana Jokowi, yakni : pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan dan dugaan suap dari Lukminto kepada Jokowi.

    Secara ringkas dapat disampaikan, Jokowi terbukti merekayasa pelepasan aset bangunan hotel Maliyawan Solo secara ilegal dan langgar hukum. Semula Pemkot Solo yang ngotot mau beli tanah hotel milik pemda Jawa Tengah dan sudah menganggarkan dana pembelian tanah melalui APBD Solo. Tapi, Jokowi diam – diam telah menjual bangunan hotel Maliyawan kepada Lukminto. Diduga ada suap untuk Jokowi dari Lukminto atas penjualasan aset pemkot Solo (bangunan hotel Maliyawan) yang langgar hukum itu.

    Terhadap penjualan aset bangunan hotel Maliyawan itu, Jokowi terbukti melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 38/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Negara.

    Jokowi juga telah melanggar batas kewenangannnya sesuai dgn UU Pemda No. 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, sbgmn sdh diubah dgn diubah untuk keduakalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dan sejumlah peraturan pemerintah terkait pelepasan aset.

    Jokowi terbukti telah melanggar PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Perda No 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

    KKN Jokowi bersama Lukminto telah melanggar Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Tahun 2010 yang telah menganggarkan pembelian tanah Hotel Maliyawan sebesar Rp 4 Miliar dari pemda / BUMD Jawa Tengan (CMJT).

    Jokowi juga telah melanggar Nota Kesepakatan Pemkot Solo dengan DPRD Kota Solo No 910/3.314 dan No 910/1/617 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Solo.

    1. Jokowi melanggar hukum dan diduga korupsi dana hibah KONI Solo Rp. 5 miliar.

    Pada thn 2008 KONI Surakarta (Solo) mengajukan permohonan bantuan anggaran pembinaan dan bonus atlet berprestasi ke pemkot Solo. Atas permintaan KONI, pemkot Solo menyampaikan usulan RAPBD 2009 dengan alokasi dana hibah sebesar Rp. 11.3 M untuk KONI Solo.

    Nota RAPBD 2009 Pemkot Solo dengan rencana anggaran hibah untuk KONI Solo disetujui DPRD Solo dan ditandatangani Jokowi selaku Walikota.

    Sebelumnya pada tahun 2008 PERSIS Solo juga mengajukan permohonan dana bantuan ke Pemkot Solo. Tapi tidak disetujui karena dilarang peraturan dan perundang – undangan.

    Terbukti bahwa APBD Solo TIDAK mengalokasikan dana hibah ke PERSIS Solo pada APBD tahun 2009.

    Namun dalam pelaksanaanya, DPRD Solo menemukan penyimpangan pencairan dana Rp. 11.3 Milyar itu oleh Jokowi, di mana dana APBD 2009 untuk hibah KONI Solo hanya diterima sebesar Rp. 6.3 miliar, atau kurang Rp. 5 miliar dari anggaran APBD 2009 yang sudah disahkan.

    KONI Solo melalui Wakil Ketua KONI Gatot Sugiharto mempertanyakan kemana kekurangan uang Rp. 5 miliar yang tidak diterima KONI. Jawaban walikota Jokowi bahwa sisa uang Rp. 5 miliar dana hibah hak KONI itu sudah dialihkan untuk PERSIS (Persatuan Sepak bola Solo).

    Pengalihan uang Rp. 5 Miliar dana Hibah KONI melanggar UU dan hukum karena tanpa ada persetujuan DPRD dan Mendagri. Sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dana APBD tidak diperbolehkan dihibahkan ke cabang olah raga termasuk sepakbola.

    Tindakan Jokowi itu melanggar UU No. 32 thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 59 thn 2007 serta Perda APBD Kota Solo.

    Belakangan diketahui uang Rp. 5 miliar hak KONI SOLO telah dialihkan dan disebut Jokowi sudah diterima PERSIS Solo juga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tidak ada laporan penerimaan dana hibah dari APBD 2009 atau hibah dari KONI Solo untuk PERSIS Solo sebesar Rp. 5 miliar dalam laporan keuangan PERSIS Solo tahun 2009.

    1. Korupsi Jokowi dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS)

    Pada tahun 2010, APBD Solo menganggarkan dana BPMKS sebesar Rp. 23 miliar untuk 110.000 siswa SD, SMP dan SMA Kota Solo.

    Penyimpangan dan korupsi Jokowi adalah pada proses penganggarannya yang terjadi penggelembungan jumlah siswa dari 65.000 menjadi 110.000 siswa dengan modus duplikasi nama siswa.

    sehingga anggaran APBD 2010 yang seharusnya hanya Rp. 10.6 miliar dimark up menjadi Rp. 23 miliar. Dari dana APBD tahun 2010 sebesar Rp. 23 miliar itu, dilaporkan tersisa Rp. 2.4 miliar atau terpakai /tersalurkan Rp. 20.6 miliar.

    Hasil verifikasi tim audit BPK dan Itjen Kemendagri, telah terjadi korupsi pada program BPMKS sebesar Rp. 9.5 – 13 miliar dari penggunaan dana APBD tahun 2010 sebesar Rp. 23 miliar.

    Untuk program BPMKS pada APBD 2011 dan 2012 juga terjadi penyimpangan dan korupsi yang sama dengan modus yang sama.

    Pihak masyarakat sudah melaporkan perihal korupsi Jokowi di program BPMKS ke KPK, tetapi seperti kita ketahui bersama, puluhan ribu laporan masyarakat di KPK menumpuk menunggu antrian bertahun – tahun untuk mulai diusut.

    1. Korupsi Jokowi pada proyek pengadaan Videotron Manahan Solo

    Korupsi mantan Walikota Solo Joko Widodo yang menjadi catatan hitam adalah korupsi Jokowi pada proyek VIDEOTRON Manahan Solo pada 2008.

    Keterlibatan Walikota Solo Jokowi pada pengadaan pembangunan sarana Reklame Videotron di pertigaan Gelanggang Olah Raga (GOR) Manahan Solo, dimulai dari perintah atau disposisi Walikota Jokowi kepada Budi Suharto Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Solo pada Desember 2008.

    Perintah atau disposisi Walikota Solo Jokowi kepada Budi Suharta Kadispenda itu pada intinya adalah untuk memberikan pekerjaan pemasangan reklame videotron itu kepada PT. Loka Niaga Adipermata.

    Penetapan lokasi dan kelayakan (Feasibility Study) pemasangan reklame videotron itu sebelumnya sudah dilakukan oleh CV. Tika Martindo dengan sumber anggaran APBD sebesar Rp. 90 juta. Penetapan CV. Tika Matindo sebagai pelaksana studi kelayakan dilakukan tanpa lelang. Penunjukan langsung oleh Kadispenda atas perintah Walikota Solo Jokowi.

    Setelah studi kelayakan penetapan lokasi pemasangan sarana reklame videotron selesai dilakukan, yakni direkomendasikan di pertigaan GOR Manahah, PT. Loka Niaga Adipermata mengirim surat kepada Walikota Solo, pada tanggal 15 Desember 2008.

    Surat PT. Loka Niaga Adipermata kepada Walikota, diteruskan Jokowi kepada Kadipenda Solo Budi Suharta dengan disposisi “Diajukan segera sebagai peserta lelang terdaftar”.

    Disposisi Walikota Jokowi itu kemudian dituangkan dalam surat jawaban Kadispenda kepada PT. Loka Niaga Adiperdana pada tanggal 19 Desember 2008.

    Pada tanggal 22 Desember 2008 atau 3 hari setelah surat Kadispenda Solo kepada PT. Loka Niaga Adiperdana diterbitkan, Dispenda Solo mengirim surat undangan kepada perusahaan – perusahaan biro iklan rekanan terdaftar Pemkot Solo untuk menghadiri penjelasan lelang pengadaan Baliho, Bando, Billboard, dan lainnya, yang akan dilaksanakan pada 23 Desember 2008 atau hanya satu hari terhitung sejak surat undangan penjelasan lelang disampaikan.

    Pada tanggal 23 Desember 2008 dilakukan penjelasan lelang di Kantor Dispenda Solo yang dihadiri beberapa perusahaan biro iklan rekanan pemkot Solo. Namun, semua biro iklan yang hadir dalam penjelasan lelang di kantor Dispenda Solo itu tidak ada yang mengetahui bahwa pemkot Solo juga sedang melelang pengadaan sarana reklame videotron, kecuali PT. Loka Niaga Adiperdana.

    Pada 24 Desember 08, sekitar pukul 14.00 WIB digelar rapat di ruang lantai 2 kantor Dispenda, dipimpin langsung Kadispenda Solo Budi Suharto. Hadir pada rapat itu antara lain Budi Ismoyo (PT Jarum), Wardani ( DKP), Aroni (DTT), Singgih ( Kantor Aset) & Yosca H (DLLAJ Solo).

    Rapat tanggal 24 Desember 2008 di lantai 2 Dispenda Solo itu ditetapkan para pemenang lelang sesuai dengan arahan Walikota Jokowi kepada Kadispenda. Khusus untuk paket pengadaan sarana reklame videotron senilai Rp. 4 miliar diserahkan kepada PT. Loka Niaga Adiperdana yang merupakan satu – satunya perusahaan biro iklan yang mengetahui informasi lelang dan juga merupakan satu – satunya biro iklan yang mendapat undangan untuk mengikuti lelang paket pengadaan videotron pemkot Solo.

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo sudah mengusut korupsi videotron ini, namun perkembangan penyelidikan dan penyidikannya macet total. Padahal, Kejari Solo sudah menemukan bukti korupsi di antaranya temuan bahwa CV. Tika Martindo pelaksana studi kelayakan adalah perusahaan fiktif yang tidak diketahui alamat dan keberadaaanya.

    Di samping itu, Kejari Solo juga sudah menetapkan Budi Suharta sebagai tersangka, namun tiba – tiba status tersangka korupsi Budi Suharta dicabut kembali tanpa dasar dan alasan yang jelas.

    Padahal penetapan tersangka terhadap Budi Suharta dan pejabat – pejabat Dispenda Solo serta direktur PT. Loka Niaga Adiperdana akan menguak keterlibatan Jokowi dalam korupsi serta akan menyeret mantan walikota Solo yang kini adalah capres PDIP sebagai tersangka korupsi videotron Manahan Solo.

    Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) Jokowi pada proyek pengadaaan videotron Manahan Solo ini sebenarnya sangat mudah dibuktikan, namun sayangnya ada intervensi ‘tangan sakti’ kepada Kejari Solo dan penyidik. KPK diharapkan segera masuk mengambilalih kasus korupsi Jokowi yang sudah terkatung – katung penuntasannya selama 4 tahun.

    Pihak Kejari Solo dan Kejati Jawa Tengah memang mengeluhkan adanya intervensi dan tekanan dari pihak tertentu yang meminta kasus – kasus korupsi Jokowi selama menjabat walikota Solo dipetieskan. (Bersambung)

    Teddy Rusdi

    Originally posted on Siapa siapa:

    Petinggi Intelijen Militer RI pada masa Benny Moerdani

    +++++++++++++++++

    Dari situs : intelijen url : http://www.intelijen.co.id/index.php/teddy-rusdy-arsitek-kredibilitas-intelijen-ri/

    Teddy Rusdy, Arsitek Kredibilitas Intelijen RI

    dok.INTELIJENINTELIJEN.co.id – Bersama Benny Moerdani, Teddy Rusdy berhasil membangun suatu sistem intelijen yang solid, terpusat, reliable, akurat, relevan dan timely untuk NKRI

    Serangan teroris di suatu negara bisa dipandang sebagai salah satu parameter untuk mengukur kinerja badan intelijen. Badan intelijen akan dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, jika tidak memiliki kemampuan untuk menangkal aksi teror. Faktanya, di Indonesia, hampir semua serangan teroris dengan peledakan bom tidak terantisipasi badan intelijen.

    “Hingga hari ini, Indonesia miskin kader intelijen yang bagus. Intelijen yang dahulu sudah dibangun dengan baik, dihancurkan sendiri. Intelijen yang dahulu dibangun boleh dibabat, tetapi harus diganti dengan yang baru. Apakah intelijen Indonesia saat ini sudah dibangun kembali seperti di era Benny Moerdani?”

    Pertanyaan menggelitik itu disampaikan Marsekal Muda TNI (Purn) Teddy Rusdy, mantan Asrenum Pangab yang…

    View original 1.678 more words

    Korupsi Jokowi Ahok di Kartu Jakarta Sehat (KJS)

    image

    Sudah tercatat banyak kebohongan Joko Widodo (Jokowi) mantan walikota Solo (Surakarta) 2005 – 2011, sekarang Gubernur DKI Jakarta 2012 – 2017. Kebohongan – kebohongan Jokowi terbagi atas dua : kebohongan terkait dengan tindak pidana korupsi dan kebohongan terkait janji atau ucapannya tentang suatu hal.

    Jokowi sangat mudah berjanji karena dia tidak merasa memiliki kewajiban untuk memenuhi atau menepati janji tersebut. Terlihat jelas dari perilaku Jokowi yang begitu mudah melupakan janji, menganggap enteng janji, mengabaikan janji dan melanggar janji, baik kepada rakyat, mau pun kepada tokoh politik atau tokoh bangsa. Kebohongan bagi Jokowi bukanlah dosa. Kebohongan bagi Jokowi bukanlah pelanggaran hukum atau etika. Kebohongan bagi Jokowi tidak bermakna apa – apa karena dirinya sudah terbiasa berbohong dari sejak kecil hingga sekarang.

    Kebohongan Jokowi Karena Korupsi

    Kebohongan Jokowi yang terkait dengan perbuatan pidana atau korupsi, sering dilakukan Jokowi, terutama dalam rangka menyelamatkan diri, menutupi kejahatannya dan menuduh atau memfitnah pihak lain.

    Contoh, ketika DPRD DKI Jakarta pada akhir tahun 2012 lalu berencana mengajukan hak interpelasi DPRD kepada Jokowi yang dinilai telah melanggar Peraturan Daerah No. 4 tahun 2009 Tentang Kesehatan Daerah.

    Penerbitan Peraturan Gubernur no. 187 tahun 2012 oleh Jokowi pada Nopember 2012 itu melanggar Perda DKI no. 4 tahun 2009 tentang kesehatan daerah. Peraturan Daerah atau Perda memiliki status hukum yang lebih tinggi dari pada Peraturan Gubernur (Pergub).

    Pada Pergub DKI No. 187/2012 terjadi pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian negara serta kerugian bagi rakyat miskin penduduk DKI Jakarta.

    Pelanggaran hukum Pergub DKI Jakarta Nomor 187/2012 itu dikarenakan ketentuan – ketentuan atau pasal – pasal dalam Pergub Nomor 187/2012 bertentangan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009, terutama mengenai warga DKI Jakarta yang menjadi peserta jaminan asuransi kesehatan. Perda membatasi kepesertaan hanya pada warga miskin DKI Jakarta. Pergub menetapkan semua warga Jakarta berhak dan jadi peserta asuransi kesehatan.

    Konsekwensi dari terbitkan Pergub DKI Jakarta Nomor 187/2012 itu, peserta jaminan asuransi kesehatan DKI Jakarta melonjak dari 300.000 menjadi 4 juta orang penduduk Jakarta.

    Premi asuransi yang semestinya Rp. 500 miliar, melonjak menjadi Rp. 5 Triliun per tahun, yang mana tidak mampu dibayar oleh Pemda DKI Jakarta, sehingga terpaksa limit atau batas jaminan asuransi kesehatan warga Jakarta diturunkan drastis dari Rp. 100 juta per orang menjadi hanya Rp. 6 juta per orang.

    Akibatnya, karena limit atau batas biaya perawatan, pengobatan dan rumah sakit yang ditanggung Pemerintah DKI turun drastis, sebagian besar rakyat miskin Jakarta tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai seperti tahun – tahun sebelumnya, ketika Pergub DKI Nomor 187/2012 belum terbit.

    Terbukti Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta telah merugikan rakyat miskin DKI Jakarta hanya karena kebodohannya atau karena keserakahannya mengeruk komisi /fee / kick back /suap ratusan miliar rupiah dari Penyelenggara asuransi kesehatan DKI Jakarta.

    Karena Pergub Nomor 187 Tahun 2012 yang diterbitkan Gubernur Jokowi itu menetapkan warga yang berhak menerima manfaat KJS adalah SEMUA warga DKI Jakarta, maka jumlah warga DKI yang tertanggung (pemilik – penerima manfaat KJS) menjadi melonjak tajam. Tidak lagi hanya terbatas pada warga miskin DKI saja.

    Dalam prinsip dasar asuransi kesehatan berlaku ketentuan bahwa jika jumlah tertanggung (pemakai KJS), naik sedangkan premi asuransi tetap, maka nilai pertanggungan (jaminan asuransi) menjadi turun.

    Akibat dari pemberlakuan Pergub No. 187/2012 itu, warga miskin DKI Jakarta sangat menderita. Bayangkan saja, pelayanan kesehatan apa yang bisa diberikan Rumah Sakit dengan jaminan penggantian asuransi per warga hanya Rp 6 juta saja. Penyakit-penyakit berat dan kronis seperti jantung, hati, ginjal, mata, paru, Kanker, HIV, dan sejenisnya tidak dapat dijamin asuransi kesehatan DKI Jakarta.

    Berbeda halnya ketika Pergub DKI Jakarta No. 187/2012 itu belum ada. Warga miskin DKI Jakarta, ditanggung asuransi jaminan kesehatannya sampai batas Rp. 100 juta !

    Kenapa Jokowi berbuat seperti itu ? Tega menyeret warga miskin DKI Jakarta ke lembah penderitaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Apa motif Jokowi sampai hati menyebabkan penderitaan dan kesusahan warga miskin Jakarta akibat tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai dari Rumah Sakit, Dokter dan apotik ?

    Berdasarkan penyelidikan tim investigasi pelaksanaan jaminan kesehatan Jakarta, ditemukan indikasi kolusi dan korupsi pada pengadaan asuransi jaminan kesehatan Pemda DKI Jakarta.

    Temuan – temuan tersebut antara lain :

    1. Peningkatan jumlah tertanggung asuransi kesehatan Pemda DKI Jakarta, dari 300.000 warga miskin Jakarta, menjadi 4 juta warga DKI Jakarta (yang terdaftar berdasarkan kepemilikan KTP DKI Jakarta), tidak efektif atau tidak berguna bagi warga DKI Jakarta yang berstatus ekonomi mampu. Artinya : warga mampu DKI Jakarta, tidak menggunakan fasilitas asuransi kesehatan DKI Jakarta, melainkan hampir semua menanggung sendiri biaya perobatan dan Rumah Sakit.
    2. Peningkatan jumlah tertanggung asuransu kesehatan Pemda DKI Jakarta, menyebabkan penurunan nilai pertanggungan dan batas biaya penggantian terhadap rumah sakit yang melayani pasien warga miskin. Bahkan, untuk perobatan rawat jalan, biaya maksimal yang dijamin hanya Rp. 150.000 per orang per visit (kunjungan). Sedangkan untuk biaya rawat inap per pasien hanya Rp. 6 juta, turun tajam dari sebelumnya Rp. 100 juta per orang.

    3. Pengurangan nilai jaminan asuransi yang dibayarkan ke rumah sakit rujukan, menyebabkan melonjaknya tagihan rumah sakit – rumah sakit rujukan ke Pemda DKI Jakarta. Sebagian dari biaya rumah sakit yang tidak ditanggung asuransi terpaksa ditagihkan ke Pemda DKI, jumlahnya ratusan miliar rupiah dari hampir 30 puluh rumah sakit.

    4. Akibat dari penurunan batas jumlah tanggungan asuransi terhadap pasien miskin, Jokowi Ahok mendapatkan komisi asuransi /kick back yang sangat besar. Kolusi dan korupsi antara Jokowi Ahok dengan PT Askes ini membuahkan suap ratusan miliar untuk Jokowi Ahok.

    5. Pada pengadaan perusahaan pendamping jaminan kesehatan, Ahok selaku wagub telah melanggar hukum dengan menunjuk langsung PT. Askes untuk proyek senilai sekitar Rp. 17 miliar, lagi – lagi ahok melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    (Bersambung)

    7 Daerah Terkaya dan Termiskin Di Indonesia

    image

    7 Daerah Terkaya Di Indonesia

    1.Kota Bontang,Kalimantan Timur

    Peringkat pertama diisi oleh daerah yang berasal dari kalimantan,tepatnya di kalimantan timur.kota bontang terletak di tepi laut,kota ini hanya memiliki 3 kecamatan dan memiliki penduduk kurang lebih hanya 140ribu jiwa saja.namun PDB/kapita yang dihasilkan bontang tertinggi di indonesia dengan membukukan nilai Rp.368,05 juta rupiah setiap tahun nya.itu berarti setiap tahun nya setiap tahun nya setiap warga bontang bisa mengganti mobil baru.buset……
    oh iya kekayaan bontang mungkin dikarenakan terdapat perusahaan besar di antaranya:
    -Badak NGL,Perusahaan Tambang Gas Alam LNG
    -Pupuk Kaltim,Perusahaan Produsen Pupuk dan Amoniak
    -Kaltim Nitrate Indonesia, Perusahaan Penghasil Amonium Nitrat Terbesar di Indonesia
    -Indominco Mandiri,Perusahaan Tambang Batubara
    selain itu pertamina juga memiliki kilang minyak di bontang.pantesan kaya…..

    2.Kabupaten Mimika,Papua

    Kabupaten Mimika menduduki posisi ke 2 dalam daftar daerah terkaya di indonesia.kabupaten yang beribukota di timika ini membukukan PDB Rp.295juta /kapitanya.di mimika terdapat sebuah perusahaan tambang terbesar di indonesia,yaitu freeport.boleh dibilang mimika merupakan kabupaten yang kaya di papua,tapi ini berbeda 180 derajat dengan kondisi yang ada,dimana provinsi papua barat dan provinsi papua masih menjadi “kuda hitam” dalam daftar provinsi termiskin di indonesia.

    3.Jakarta Pusat,DKI Jakarta

    Jakarta Pusat berada di posisi ke 3 dengan membukukan PDB Rp.224,41juta /Kapita.sebagai kota tempat ibukota negara dan pusat pemerintahan jakarta pusat diuntungkan sektor bisnis dan jasa yang berkembang pesat di kota ini.

    4.Kota Kediri,Jawa Timur

    Kota Kediri masuk dalam jajaran Top 6 daerah terkaya di indonesia pada urutan 4.pendapat PDB nya yaitu Rp.202,33 Juta/Kapitanya.Kota Kediri terletak di provinsi jawa timur.kediri sejak lama dikenal dengan kota penghasil rokok,puluhan pabrik dan industri roko tersebar di penjuru kediri termasuk di wilayah kabupatennya,namun yang paling besar dan yang paling besar yaitu Pabrik Rokok Gudang Garam Tbk yang terletak di kota kediri.

    5.Kabupaten Siak,Riau

    Di urutan ke 5 ada Kabupaten Siak di Provinsi Riau,kabupaten ini memiliki PDB Rp.156,35 juta /kapitanya.kabupaten yang terletak di tepian selat malaka ini letaknya sangat dekat dengan singapura dan malaysia.sektor ekonomi yang berkembang di kabupaten siak yaitu perdagangan dan jasa serta pertambangan.
    6.Kabupaten Sumbawa Barat,Nusa Tenggara Barat Di posisi terakhir ada Kabupaten Sumbawa Barat,di Provinsi NTB.daerah ini memiliki PDB sebesar Rp.128 juta /kapitanya.di kabupaten ini terdapat salah satu perusahaan tambang terbesar di indonesia,yaitu PT.Newmont Nusa Tenggara(NNT).

    1. Aceh .Aceh Utara.

    Di bidang industri, daerah Aceh memiliki potensi cukup besar terutama industri hasil hutan, perkebunan, dan pertanian, seperti minyak kelapa sawit, atsiri, karet, kertas, serta industri hasil pengolahan tambang yang belum berkembang secara optimal
    Aceh yang dikenal salah satu wilayah penghasil minyak dan gas bumi pada 2011 mampu memberi kontribusi hasil minyak mencapai 1,7 juta barel.Exon Mobil menguasi sekitar 70 persen minyak di Aceh dan sekitar 90 persen untuk gas.
    Aceh memiliki sejumlah industri besar. Antaranya :

    PT. Arun
    PT. PIM
    PT. AAF
    Lafarge Semen Andalas
    Exxon Mobil
    CALTEX

    Ini Merupakan 7 Daftar Daerah Termiskin Di Indonesia :

    Menurut pendekatan BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

    1. Papua Barat, Tingkat Kemiskinan 36,80%

    Provinsi Papua Barat masuk dalam peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di indonesia, provinsi yang baru berdiri ini memiliki angka kemiskinan sekitar 36,80% dari total jumlah penduduk sekitar 770 ribu jiwa.provinsi ini termasuk salah satu provinsi yang diberikan status istimewa oleh pemerintah berupa ada nya Majelis Rakyat Papua(MRP) yang berdampingan dengan DPRD di provinsi papua. potensi yang ada di papua barat antara lain dari pariwisata,tambang minyak dan gas,serta perkebunan.sektor pariwisata yang terkenal antara lain Kepuluaan Raja Ampat yang begitu eksotis,sedangkan dari tambang di papua barat terdapat tambang minyak dan LNG,sementara itu dari perkebunan juga di dominasi dengan perkebunan karet dan kelapa sawit.

    1. Papua, Tingkat Kemiskinan 34,88%

    Di peringkat nomor 2 ada provinsi papua,provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini ini memiliki tingkat kemiskinan sekitar 35 persen dari total 2,8 juta penduduk nya. Provinsi yang merupakan paling timur Indonesia ini termasuk salah satu provinsi yang memiliki wilayah Dati III terbanyak, yaitu total 29 wilayah yang terdiri dari 2 kota dan 27 kabupaten.
    Provinsi yang beribukota di Jayapura ini sangat kaya sekali akan sumber alam nya, bila Anda bertanya di mana freeport berada jawaban-nya ya di provinsi Papua ini. Tepatnya di Kabupaten Mimika. Perlu diketahui, freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia dan PT.Freeport Indonesia merupakan penyetor pajak terbesar di Indonesia dengan pajak yang disetorkan sekitar 1 Miliar USD per tahun nya.

    1. Maluku, Tingkat Kemiskinan 27,74%

    Diurutan ke 3 ada Provinsi Maluku, provinsi yang beribukota di Ambon ini memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase 27,70 persen dari total penduduk sekitar 1,5 juta. Provinsi yang pernah terkena konflik akibat gerakan separatis RMS (Republik Maluku Selatan) ini mengandalkan sektor pariwisata dan pertanian yang diandalkan sebagai sumber pendapatan. Sebagai contoh sudah sejak zaman dahulu kala Maluku begitu terkenal dengan rempah-rempahnya, bahkan pertama kali penjajah yang datang ke Indonesia yaitu portugis mendarat pertama kali di Maluku sejak tahun 1500-an.

    1. Sulawesi Barat, Tingkat Kemiskinan 23,19%

    Di urutan ke empat ada Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi yang tergolong baru ini hasil pemekaran dari Provinsi Sulsel dan dinyatakan berdiri pada tahun 2004 lalu yang beribukota di Mamuju. Provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase sekitar 23 persen dari total 1,158 Juta penduduknya.
    Sektor perekonomian yang begitu diandalkan dari provinsi ini adalah di sektor pertanian dan perkebunan, produk yang dihasilkan antara lain cengkeh, rempah-rempah, kopi dan kakao. Namun Sulawesi Barat juga memiliki kandungan emas, batu bara dan minyak bumi yang belum tereskplorasi.

    1. Nusa Tenggara Timur, Tingkat Kemiskinan 23,03%

    Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi yang terkenal dengan Taman Nasional Komodo ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, Timor Leste. Provinsi yang memiliki penduduk total sekitar 4,6 juta ini punya persentase kemiskinan yang beda tipis sama provinsi Sulbar yaitu 23 persen. Provinsi ini mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai sumber pemasukan daerahnya. Maka tak heran rempah-rempah dari NTT juga merupakan kualitas terbaik di dunia.

    Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta angka penganggur yang tinggi pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu, seperti halnya jumlah anak balita penderita gizi buruk di NTT mencapai 60.616 dari total 504.900 anak balita di sana.

    1. Kota Solo, Tingkat Kemiskinan 22.50%

    Kemiskinan di kota Solo mencapai 22% atau sekitar 123.000 dari 550.000 jumlah penduduk Solo. Sementara itu, Pemda Kota Solo membutuhkan biaya sekitar Rp 57 miliar agar program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) tidak mengintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pasalnya biaya yang diperlukan untuk membayar premi bagi warga miskin yang belum tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dinilai terlalu besar, bahkan tak terjangkau keuangan daerah. Pemkot Solo dalam sepuluh tahun terakhir gagal meningkatkan PAD nya untuk memenuhi kebutuhan pemkot dan penanggulangan rakyat miskin

    Hingga saat ini, jumlah warga miskin di Solo yang belum ter-cover JKN mencapai 24.864 jiwa. Jika warga tersebut disertakan dalam JKN , dan premi ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

    Sedikitnya memerlukan biaya Rp 57 miliar, dengan perhitungan premi 19.225 per jiwa per bulan. Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk program PKMS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 tak lebih dari Rp 19 miliar.
    Dengan perbandingan kebutuhan dana serta anggaran yang tersedia seperti itu.

    Pemkot Solo tak mungkin menyertakan warga miskin yang belum tercover JKN dalam asuransi kesehatan yang dimotori pemerintah pusat itu. Karenanya, dia meminta Pemkot Solo tetap memberdayakan PKMS untuk layanan kesehatan warga miskin yang kebetulan luput dari jangkauan JKN. Data warga miskin hingga saat ini masih amburadul. Banyaknya warga miskin yang tidak tercover JKN atau program bantuan sosial.

    1. Nusa Tenggara Barat, Tingkat Kemiskinan 21,55%

    Sementara itu Nusa Tenggara Barat menurut data Badan Pusat Statistik merupakan provinsi termiskin atau berada urut terbawah dari empat provinsi di Pulau Kalimantan, seperti pengakuan Kepala BPS setempat Iskandar Zulkarnain.
    “Penduduk miskin di Kalbar sebanyak 380.110 orang atau 8,60 persen, disusul Kalimantan Timur 247.900 orang atau 6,77 persen, Kalimantan Tengah 146.910 orang atau 6,56 persen dan Kalimantan Selatan 194.620 orang atau 5,29 persen,” ungkapnya.

    BUKTI KPK KOLUSI DENGAN MAFIA MIGAS INDONESIA

    BUKTI KPK KOLUSI DENGAN MAFIA MIGAS INDONESIA.

    BUKTI KPK KOLUSI DENGAN MAFIA MIGAS INDONESIA

    BUKTI KPK KOLUSI DENGAN MAFIA MIGAS INDONESIA.

    BUKTI KPK KOLUSI DENGAN MAFIA MIGAS INDONESIA

    image

    Penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang awalnya sempat mengejutkan banyak pihak. Antara percaya dan tidak percaya.

    Banyak kolega tak percaya Rudi menerima gratifikasi. Pasalnya selama ini Rudi dikenal sebagai sosok baik dan memiliki idealisme tinggi. Belakangan terbukti operasi penangkapan Rudi merupakan pesanan atau rekayasa dari mafia migas Indonesia.

    Bukti demi bukti bermunculan. Berita Acara Pemeriksaan Devi Ardi, Rudi Rubiandini, Karen Agustiawan (Direktur Utama Pertamina) menunjuk hidung beberapa orang sebagai sumber uang yang dijadikan ATM untuk menyuap pimpinan dan anggota Komisi VII (Energi) DPR, salah satunya adalah Johanes Chandra Ekayaja, rekanan utama SKK Migas (d/h BP Migas).

    Tercantum jelas dalam BAP mereka di KPK bahwa Johanes Widjanarko dan Purnomo Yusgiantoro merekomendasikan dan mengarahkan Rudi Rubiandini, Karen Agustiawan dan Devi Ardi untuk meminta dan menerima uang yang dibutuhkan untuk menyuap Komisi VII DPR kepada Johanes Chandra Ekajaya. Singkatnya Chandra Ekajaya adalah kasir bagi seluruh pejabat SKK Migas dan Pertamina jika ada keperluan uang dalam jumlah besar yang tidak mungkin dikeluarkan atau ditanggung oleh SKK Migas – Pertamina.

    Peran Chandra sebagai kasir / ATM itu yang kemudian menyebabkan Rudi Rubiandini akhirnya terjebak dalam konspirasi Mafia Migas ketika dia didesak dan ditekan oleh Komisi VII DPR untuk membayar THR DPR, sisa utang suap US$ 500,000 (dari US$ 1 juta, US$ 500,000 angsuran pertama sudah dibayar Raden Prijono saat masih menjabat sebagai Kepala BP Migas) dan pembayaran uang untuk kontribusi sumbangan biaya konvensi Partai Demokrat.

    image

    Johanes Chandra Ekajaya adalah pengusaha rekanan SKK Migas / BP Migas binaan Purnomo Yusgiantoro (Menteri Pertahanan, mantan Menteri ESDM), Raden Prijono (mantan Kepala BP Migas), Waryono Karno (Mantan Sekjen Kementerian ESDM dan Johanes Widjanarko (Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas).

    Johanes Chandra Ekajaya telah lama berkongsi merampok uang negara dari monopoli operational kapal/angkutan, rig/pengeboran dan yang paling utama eksport minyak mentah/condensate bagi hasil produksi (Production Sharing Contractor/PSC) bagian pemerintah di BP Migas / SKK Migas. Omset Johanes Chandra Ekajaya di BP Migas / SKK Migas sekitar US$ 1 – 2 miliar atau Rp. 11 – 22 triliun per tahun.

    Monopoli pengadaan kapal dan pengangkutan migas telah lama dikendalikan dan dijalankan oleh Johanes Chandra Ekajaya dengan modus permainan rekayasa spesifikasi alat angkutan/kapal yang telah diatur dengan mangacu pada spesifikasi yang hanya dapat dipenuhi / disediakan oleh Johanes Chandra.

    Informasi dari orang dalam SKK Migas / BP Migas menyebutkan profit sharing (pembagian keuntungan) di kontrak Migas yang diraih Kernel Oil adalah : Kernel Oil 50% dan Raden Prijono / Johanes Chandra Ekajaya 50%.

    image

    image

    image

    Dengan bantuan pejabat – pejabat SKK Migas yang merupakan kader binaan Raden Prijono, dicari kelemahan Rudi Rubiandini untuk dimanfaatkan dalam operasi penjebakan oleh Mafia Migas (R Prijono, Widjanarko, Chandra Ekajaya, Lambok Hutauruk dan sejumlah oknum KPK).

    Keterlibatan oknum KPK dalam penjebakan Rudi Rubiandini sangat jelas terlihat pada fakta – fakta sebagai berikut :

    1. Lambok Hamonangan Hutauruk setelah dipecat dari jabatannya Deputi Bidang Hukum SKK Migas oleh Rudi Rubiandini, serta merta ditampung oleh KPK, untuk kembali menempati posisinya sebagai Direktur Gratifikasi KPK.

    image

    Sudah pasti, penerimaan kembali Lambok di KPK dan penempatannya di posisi Direktur Gratifikasi KPK merupakan kewenangan pimpinan KPK. Dari fakta ini, jelas indikasinya, Pimpinan KPK yang mengusulkan dan menyetujui penempatan Lambok Hutauruk sebagai Direktur Gratifikasi KPK, terlibat dalam operasi penjebakan Rudi Rubiandini.

    Jika melihat latar belakang Lambok dan R Prijono yang dekat dengan Partai Golkar dan pejabat tinggi istana, sangat mungkin penempatan Lambok untuk mengendalikan operasi penjebakan Rudi disetujui oleh Bambang Widjanarko. Wakil Ketua KPK ini diketahui sangat dekat dengan Setya Novanto Bendahara Umum Partai Golkar dan juga diketahui sudah lama tersandera istana terkait perbuatan pidana Bambang Widjanarko di pilkada Papua, Koto Waringin Barat dan lainnya.

    1. Keterlibatan Pimpinan KPK seperti Bambang Widjanarko dalam operasi penjebakan Rudi menyebabkan upaya publik untuk menuntaskan korupsi Migas melalui pengusutan terhadap Plt Kepala SKK Migas, Johannes Widjonarko, R Prijono, Johanes Chandra Ekajaya, Martin Gerhard Rumesser, Lambok Hutauruk dan koruptor – koruptor Mafia Migas Indonesia tidak pernah terwujud.
    2. Johan Budi terindikasi terlibat dalam operasi penjebakan Rudi Rubiandini pada saat ketika Johan Budi memberikan keterangan pers mengenai kronologis dan alat bukti yang ditemukan penyidik KPK sewaktu Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan terhadap Rudi.

    Sangat jelas terbukti belakangan, keterangan pers KPK melakui Johan Budi sebagian besar adalah palsu atau tidak benar, diantaranya mengenai barang bukti suap motor BMW, BPKB Motor, jumlah uang yang disita di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan situasi yang terjadi saat OTT berlangsung.

    Johan Budi telah menipu rakyat Indonesia dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat KPK.

    1. Fakta bahwa Raden Prijono dan Johannes Widjonarko sebelum Rudi Rubiandini diangkat menjadi Kepala SKK Migas, telah melakukan korupsi dan suap, terutama suap kepada Komisi VII DPR sebesar US$ 500,000, sama sekali diabaikan KPK. Tidak diusut KPK.
  • Fakta bahwa Johanes Widjanarko sebagai pejabat SKK Migas yang memerintahkan Johanes Chandra Ekajaya untuk memberikan uang kepada Devi Ardi guna diteruskan kepada Rudi untuk suap ke Komisi VII DPR, juga diabaikan KPK. Tidak ada tanda – tanda KPK akan mengusut dan menetapkan Johanes Widjanarko dan Johanes Chandra Ekajaya sebagai tersangka korupsi Migas !

  • Fakta bahwa Effendi Simbolon yang terlibat dalam korupsi di BP Migas / SKK Migas dan BPH Migas bersama Artha Merish Simbolon cs juga diabaikan KPK dan tidak jelas kapan mereka ditetapkan sebagai tersangka.

  • Terlihat jelas bahwa KPK berkolusi dengan Mafia Migas Indonesia. KPK tidak sudi memeriksa, mengusut, mengembangkan apalagi menetapkan semua Mafia Migas Indonesia (Purnomo Yusgiantoro, Dony Yusgiantoro, Johanes Chandra Ekajaya, Johanes Widjanarko, Raden Prijono, Martin Gerhard Rummesser, Lambok Hutauruk dan seterusnya) sebagai tersangka.

  • image

    Wajah-wajah Mafia & Koruptor Migas

    Wajah-wajah Mafia & Koruptor Migas.

    Setelah Hegemoni Ekonomi, Kini Saatnya Etnis Cina Berkuasa Penuh di RI

    Setelah Hegemoni Ekonomi, Kini Saatnya Etnis Cina Berkuasa Penuh di RI.

    Kasus Korupsi Jokowi Selama Jadi Walikota Solo (1)

    Inilah Kasus Korupsi Jokowi Selama Jadi Walikota Solo (1).

    Wajah-wajah Mafia & Koruptor Migas

    Wajah-wajah Mafia & Koruptor Migas.

    Inilah Kasus Korupsi Jokowi Selama Jadi Walikota Solo (1)

    Inilah Kasus Korupsi Jokowi Selama Jadi Walikota Solo (1).

    Inilah Kasus Korupsi Jokowi Selama Jadi Walikota Solo (1)

    Di saat mayoritas media massa memuja – muja joko widodo alias Jokowi, mudah dibaca semua itu adalah rekayasa tim sukses Jokowi untuk membentuk opini publik yang keliru agar rakyat percaya dan terpedaya.

    Diakui, upaya pencitraan dan pembentukan persepsi positip terhadap Jokowi berhasil karena dilakukan secara sistematis, masih, kontinue, melibatkan jaringan media dan tokoh, menghabiskan biaya triliunan rupiah, disutradarai konsultan ahli strategi politik dan pollster (pengumpul suara) nomor satu di dunia.

    Dampak atau hasilnya memang luar biasa, rakyat Indonesia terkecoh opini sesat. Tidak mendapat gambaran seutuhnya tentang fakta – fakta sebenarnya tentang Jokowi. Ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tulisan, artikel, berita, tayangan dan sejenisnya ditampilkan secara apik oleh tim sukses Jokowi di bawah komando Stanley Bernhard Greeberg, sang ahli strategi politik dan pollster nomor satu dunia.

    Mengupas fakta – fakta tentang diri Jokowi ini sangat menarik. Banyak misteri yang mengundang tanya tanya. Banyak informasi yang ditutup rapat, dirahasiakan, agar tidak menjadi pengetahuan rakyat luas.

    Pada kesempatan pertama ini, fakta tentang diri Jokowi kita mulai dari fakta – fakta korupsi Jokowi selama menjadi Walikota Solo 2005-2011 yang diperoleh dari instansi penegak hukum (Kejari Solo dan Kejati Jawa Tengah), Pemkot Solo, dan sumber lain yang terlibat atau mengetahui pasti korupsi Jokowi ini.

    1. Korupsi Jokowi selaku walikota Solo yang paling telak, kasar dan vulgar adalah pada pelepasan aset pemkot Solo berupa bangunan hotel Maliyawan.

    Pada pelepasan aset pemkot Solo atas bangunan hotel Maliyawan ada dua tindak pidana Jokowi, yakni : pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan dan dugaan suap dari Lukminto kepada Jokowi.

    Secara ringkas dapat disampaikan, Jokowi terbukti merekayasa pelepasan aset bangunan hotel Maliyawan Solo secara ilegal dan langgar hukum. Semula Pemkot Solo yang ngotot mau beli tanah hotel milik pemda Jawa Tengah dan sudah menganggarkan dana pembelian tanah melalui APBD Solo. Tapi, Jokowi diam – diam telah menjual bangunan hotel Maliyawan kepada Lukminto. Diduga ada suap untuk Jokowi dari Lukminto atas penjualasan aset pemkot Solo (bangunan hotel Maliyawan) yang langgar hukum itu.

    Terhadap penjualan aset bangunan hotel Maliyawan itu, Jokowi terbukti melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 38/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Negara.

    Jokowi juga telah melanggar batas kewenangannnya sesuai dgn UU Pemda No. 22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, sbgmn sdh diubah dgn diubah untuk keduakalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dan sejumlah peraturan pemerintah terkait pelepasan aset.

    Jokowi terbukti telah melanggar PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Perda No 8/2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

    KKN Jokowi bersama Lukminto telah melanggar Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Tahun 2010 yang telah menganggarkan pembelian tanah Hotel Maliyawan sebesar Rp 4 Miliar dari pemda / BUMD Jawa Tengan (CMJT).

    Jokowi juga telah melanggar Nota Kesepakatan Pemkot Solo dengan DPRD Kota Solo No 910/3.314 dan No 910/1/617 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Solo.

    1. Jokowi melanggar hukum dan diduga korupsi dana hibah KONI Solo sebesar Rp. 5 miliar.

    Pada thn 2008 KONI Surakarta (Solo) mengajukan permohonan bantuan anggaran pembinaan dan bonus atlet berprestasi ke pemkot Solo. Atas permintaan KONI, pemkot Solo menyampaikan usulan RAPBD 2009 dengan alokasi dana hibah sebesar Rp. 11.3 M untuk KONI Solo.

    Nota RAPBD 2009 Pemkot Solo dengan rencana anggaran hibah untuk KONI Solo disetujui DPRD Solo dan ditandatangani Jokowi selaku Walikota.

    Sebelumnya pada tahun 2008 PERSIS Solo juga mengajukan permohonan dana bantuan ke Pemkot Solo. Tapi tidak disetujui karena dilarang peraturan dan perundang – undangan.

    Terbukti bahwa APBD Solo TIDAK mengalokasikan dana hibah ke PERSIS Solo pada APBD tahun 2009.

    Namun dalam pelaksanaanya, DPRD Solo menemukan penyimpangan pencairan dana Rp. 11.3 Milyar itu oleh Jokowi, di mana dana APBD 2009 untuk hibah KONI Solo hanya diterima sebesar Rp. 6.3 miliar, atau kurang Rp. 5 miliar dari anggaran APBD 2009 yang sudah disahkan.

    KONI Solo melalui Wakil Ketua KONI Gatot Sugiharto mempertanyakan kemana kekurangan uang Rp. 5 miliar yang tidak diterima KONI. Jawaban walikota Jokowi bahwa sisa uang Rp. 5 miliar dana hibah hak KONI itu sudah dialihkan untuk PERSIS (Persatuan Sepak bola Solo).

    Pengalihan uang Rp. 5 Miliar dana Hibah KONI melanggar UU dan hukum karena tanpa ada persetujuan DPRD dan Mendagri. Sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dana APBD tidak diperbolehkan dihibahkan ke cabang olah raga termasuk sepakbola.

    Tindakan Jokowi itu melanggar UU No. 32 thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 59 thn 2007 serta Perda APBD Kota Solo.

    Belakangan diketahui uang Rp. 5 miliar hak KONI SOLO telah dialihkan dan disebut Jokowi sudah diterima PERSIS Solo juga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Tidak ada laporan penerimaan dana hibah dari APBD 2009 atau hibah dari KONI Solo untuk PERSIS Solo sebesar Rp. 5 miliar dalam laporan keuangan PERSIS Solo tahun 2009.

    1. Korupsi Jokowi pada penyaluran dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS)

    Pada tahun 2010, APBD Solo menganggarkan dana BPMKS sebesar Rp. 23 miliar untuk 110.000 siswa SD, SMP dan SMA Kota Solo.

    Penyimpangan dan korupsi Jokowi adalah pada proses penganggarannya yang terjadi penggelembungan jumlah siswa dari 65.000 menjadi 110.000 siswa dengan modus duplikasi nama siswa.

    sehingga anggaran APBD 2010 yang seharusnya hanya Rp. 10.6 miliar dimark up menjadi Rp. 23 miliar. Dari dana APBD tahun 2010 sebesar Rp. 23 miliar itu, dilaporkan tersisa Rp. 2.4 miliar atau terpakai /tersalurkan Rp. 20.6 miliar.

    Hasil verifikasi tim audit BPK dan Itjen Kemendagri, telah terjadi korupsi pada program BPMKS sebesar Rp. 9.5 – 13 miliar dari penggunaan dana APBD tahun 2010 sebesar Rp. 23 miliar.

    Untuk program BPMKS pada APBD 2011 dan 2012 juga terjadi penyimpangan dan korupsi yang sama dengan modus yang sama.

    Pihak masyarakat sudah melaporkan perihal korupsi Jokowi di program BPMKS ke KPK, tetapi seperti kita ketahui bersama, puluhan ribu laporan masyarakat di KPK menumpuk menunggu antrian bertahun – tahun untuk mulai diusut.

    1. Korupsi mantan Walikota Solo Joko Widodo yang menjadi catatan hitam adalah korupsi Jokowi pada proyek VIDEOTRON Manahan Solo pada 2008.

    Keterlibatan Walikota Solo Jokowi pada pengadaan pembangunan sarana Reklame Videotron di pertigaan Gelanggang Olah Raga (GOR) Manahan Solo, dimulai dari perintah atau disposisi Walikota Jokowi kepada Budi Suharto Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Solo pada Desember 2008.

    Perintah atau disposisi Walikota Solo Jokowi kepada Budi Suharta Kadispenda itu pada intinya adalah untuk memberikan pekerjaan pemasangan reklame videotron itu kepada PT. Loka Niaga Adipermata.

    Penetapan lokasi dan kelayakan (Feasibility Study) pemasangan reklame videotron itu sebelumnya sudah dilakukan oleh CV. Tika Martindo dengan sumber anggaran APBD sebesar Rp. 90 juta. Penetapan CV. Tika Matindo sebagai pelaksana studi kelayakan dilakukan tanpa lelang. Penunjukan langsung oleh Kadispenda atas perintah Walikota Solo Jokowi.

    Setelah studi kelayakan penetapan lokasi pemasangan sarana reklame videotron selesai dilakukan, yakni direkomendasikan di pertigaan GOR Manahah, PT. Loka Niaga Adipermata mengirim surat kepada Walikota Solo, pada tanggal 15 Desember 2008.

    Surat PT. Loka Niaga Adipermata kepada Walikota, diteruskan Jokowi kepada Kadipenda Solo Budi Suharta dengan disposisi “Diajukan segera sebagai peserta lelang terdaftar”.

    Disposisi Walikota Jokowi itu kemudian dituangkan dalam surat jawaban Kadispenda kepada PT. Loka Niaga Adiperdana pada tanggal 19 Desember 2008.

    Pada tanggal 22 Desember 2008 atau 3 hari setelah surat Kadispenda Solo kepada PT. Loka Niaga Adiperdana diterbitkan, Dispenda Solo mengirim surat undangan kepada perusahaan – perusahaan biro iklan rekanan terdaftar Pemkot Solo untuk menghadiri penjelasan lelang pengadaan Baliho, Bando, Billboard, dan lainnya, yang akan dilaksanakan pada 23 Desember 2008 atau hanya satu hari terhitung sejak surat undangan penjelasan lelang disampaikan.

    Pada tanggal 23 Desember 2008 dilakukan penjelasan lelang di Kantor Dispenda Solo yang dihadiri beberapa perusahaan biro iklan rekanan pemkot Solo. Namun, semua biro iklan yang hadir dalam penjelasan lelang di kantor Dispenda Solo itu tidak ada yang mengetahui bahwa pemkot Solo juga sedang melelang pengadaan sarana reklame videotron, kecuali PT. Loka Niaga Adiperdana.

    Pada 24 Desember 08, sekitar pukul 14.00 WIB digelar rapat di ruang lantai 2 kantor Dispenda, dipimpin langsung Kadispenda Solo Budi Suharto. Hadir pada rapat itu antara lain Budi Ismoyo (PT Jarum), Wardani ( DKP), Aroni (DTT), Singgih ( Kantor Aset) & Yosca H (DLLAJ Solo).

    Rapat tanggal 24 Desember 2008 di lantai 2 Dispenda Solo itu ditetapkan para pemenang lelang sesuai dengan arahan Walikota Jokowi kepada Kadispenda. Khusus untuk paket pengadaan sarana reklame videotron senilai Rp. 4 miliar diserahkan kepada PT. Loka Niaga Adiperdana yang merupakan satu – satunya perusahaan biro iklan yang mengetahui informasi lelang dan juga merupakan satu – satunya biro iklan yang mendapat undangan untuk mengikuti lelang paket pengadaan videotron pemkot Solo.

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo sudah mengusut korupsi videotron ini, namun perkembangan penyelidikan dan penyidikannya macet total. Padahal, Kejari Solo sudah menemukan bukti korupsi di antaranya temuan bahwa CV. Tika Martindo pelaksana studi kelayakan adalah perusahaan fiktif yang tidak diketahui alamat dan keberadaaanya.

    Di samping itu, Kejari Solo juga sudah menetapkan Budi Suharta sebagai tersangka, namun tiba – tiba status tersangka korupsi Budi Suharta dicabut kembali tanpa dasar dan alasan yang jelas.

    Padahal penetapan tersangka terhadap Budi Suharta dan pejabat – pejabat Dispenda Solo serta direktur PT. Loka Niaga Adiperdana akan menguak keterlibatan Jokowi dalam korupsi serta akan menyeret mantan walikota Solo yang kini adalah capres PDIP sebagai tersangka korupsi videotron Manahan Solo.

    Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) Jokowi pada proyek pengadaaan videotron Manahan Solo ini sebenarnya sangat mudah dibuktikan, namun sayangnya ada intervensi ‘tangan sakti’ kepada Kejari Solo dan penyidik. KPK diharapkan segera masuk mengambilalih kasus korupsi Jokowi yang sudah terkatung – katung penuntasannya selama 4 tahun.

    Pihak Kejari Solo dan Kejati Jawa Tengah memang mengeluhkan adanya intervensi dan tekanan dari pihak tertentu yang meminta kasus – kasus korupsi Jokowi selama menjabat walikota Solo dipetieskan.

    Setelah Hegemoni Ekonomi, Kini Saatnya Etnis Cina Berkuasa Penuh di RI

    Setelah Hegemoni Ekonomi, Kini Saatnya Etnis Cina Berkuasa Penuh di RI.

    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Bergabunglah dengan 3.511 pengikut lainnya.